Prabowo Dalang Utama Demo di MK, Serius ?

DuaPentil.Me Setelah kerusuhan 22 Mei di depan gedung KPU dan Bawaslu, Prabowo melunak. Ketika perselisihan Pilpres terjadi, ia meminta para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi.”Jika Anda mendukung Prabowo-Sandiaga, mohon tidak perlu hadir di Mahkamah Konstitusi,” katanya saat itu.

Ketua Partai Gerindra juga mengatakan, telah ada delegasi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menemani pengacara Prabowo-Sandi. Dan, dia juga telah mempercayakan apapun hasil keputusan untuk mendengarkan perselisihan tentang Pemilihan Presiden nanti kepada hakim Mahkamah Konstitusi.

Prabowo juga menekankan bahwa dia sama sekali tidak menginginkan kerusuhan di negara ini. Do’i dan Sandi berharap agar semua Kampret bersikap dingin, tenang dan damai, serta menjalankan persaudaraan dalam semangat keluarga.

Tidak hanya kandidat presiden yang secara langsung meminta para pendukungnya untuk tidak datang ke area sekitar Mahkamah selama prosesi sengketa pemilihan presiden, tetapi juga penggagas gerakan # 2019, Presiden, Mardani Ali Sera.

Mardani mengatakan, lebih baik bagi pengikut mantan Kopassus Danjen untuk bergabung dengan arahan Prabowo, yaitu tidak datang ke Mahkamah Konstitusi untuk ikut serta dalam aksi tersebut.

Jika arahan Prabowo dipatuhi oleh pendukungnya, Pengadilan dan sekitarnya harus lebih tenang, sejuk, damai, aman dan damai. Orang yang tinggal, lewat dan bekerja di sana tidak akan merasa terganggu.

Baca Juga:  Demonstran Dibayar 300 Ribu Perkepala, Prabowo Harus Ditangkap

Petugas polisi tidak perlu berjaga-jaga, sehingga mereka bisa melakukan tugas lain. Dan tentu saja, uang negara tidak akan terbuang sia-sia.Karena, dalam mengamankan aksi atau demo, tentu saja itu membutuhkan uang yang tidak sedikit.

tapi apa yang terjadi? Rupanya, instruksi dari Pak Haji Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno diabaikan oleh para pendukungnya. Terutama yang berasal dari organisasi radikal dan tidak toleran.FPI dan PA 212 terus mengadakan tindakan di Mahkamah Konstitusi hari ini.

Prabowo DalangUtama Demo di MK, Serius ?

Namun, untuk tujuan penyamaran, mereka menamakan aksinya, Tahlilan Akbar 266, (26/06). Tercatat bahwa ada tiga organisasi massa yang memprakarsai program tahlilan di jalan raya, yaitu PA 212, GNPF Ulama dan FPI.

Berdasarkan spanduk yang sudah dicetak, upacara itu diadakan untuk berdoa bagi petugas KPPS yang meninggal setelah pemilihan 17 April 2019 lalu. Dan untuk berdoa bagi para korban yang tewas dalam demonstrasi yang menyebabkan kerusuhan 21-22 Mei.

Menurut sekretaris PA 212, Bernard Abdul Jabar, orang-orang yang menghadiri upacara tidak hanya dari Jabodetabek, tetapi ada juga orang-orang dari daerah lain. Apa artinya? Tampaknya sangat jelas bahwa ada mobilisasi massa dalam aksi ini.
Pertanyaannya, apa motif organisasi massa yang menggelar partai politik di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi? Bukankah mereka tidak mendapatkan berkah dari hati idola calon presiden? Begitu juga dengan Kepolisian Nasional, pihaknya juga telah melarang keberadaan kecelakaan di Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga:  Kisah Pria Asal Jerman Yang Jalan Kaki Keliling China

Kegiatan Tahlilan sebenarnya baik, terutama untuk berdoa bagi mereka yang telah meninggal. Dan tidak ada yang melarang kelompok masyarakat melakukan ritual keagamaan.

Tapi apa yang menimbulkan pertanyaan di sini, mengapa harus diadakan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi? Kenapa tidak di masjid atau di markas FPI? Dan mengapa itu juga diadakan pada 26 Juni, mendekati pengumuman hasil perselisihan atas Pemilihan Presiden 2019.

Inilah yang tidak masuk akal. Dan menimbulkan kecurigaan.

Menurut pendapat penulis, Grand Tahlilan ini dilakukan hanya untuk menutupi tujuan sebenarnya, yaitu untuk menekan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Presiden. Sebab, jika mereka murni memegang tahlilan untuk mendoakan petugas KPPS yang telah meninggal, tentu saja tempat itu tidak akan berada di jalan raya yang notabene adalah tempat mobil dan sepeda motor melintas.

Dan juga rekam jejak mereka yang terbiasa menekan hakim di demo. Di masa lalu, ketika kasus penistaan ​​yang dituduhkan kepada Ahok sedang booming, mereka menekan hakim untuk menghukum Ahok seserius mungkin dengan menggelar aksi di depan PN tempat Ahok diadili.

Kemudian, ketika Buni Yani dielu-elukan, orang-orang yang menyebut diri mereka 212 Solidaritas Alumni juga mengadakan demonstrasi yang menuntut agar hakim membebaskan Buni Yani.

Baca Juga:  Waspada!! IHSG Ditutup Melemah di 6.290, 9 Sektor Saham Negatif

Jadi, pertanyaannya adalah, Prabowo serius tidak melarang pendukungnya mengadakan demonstrasi di sekitar gedung MK?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *